23/12/2024

DPMD Kaltim Tindak Lanjuti Agenda Data Desa Presisi di Kutai Kartanegara

SAMARINDA (koranrepublika.com) –Penggagas Data Desa Presisi (DDP) sekaligus Dekan Fakultas Ekologi Manusia (FEMA) – IPB University Dr. Sofyan Sjaf, menyambangi kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat Pemprov Kalimantan Timur (Kaltim), Senin (01/04/24). Kedatangannya bersama perwakilan tim Laboratorium DDP – FEMA IPB University dalam rangka pendalaman tahapan pelaksanaan DDP – Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) yang dihelat tahun ini.

Dari pengamatan di lokasi, Dr. Sofyan bersama jajaran diterima oleh Kepala DPMD Pemprov Kaltim Puguh Harjanto yang didampingi Kepala Bidang Pembangunan Desa dan Kawasan Perdesaan Aswanda. Sejumlah isu strategis segera dibahas, di antaranya terkait kerangka teknis pelaksanaan kegiatan DDP Kabupaten Kukar.

Kepala DPMD Provinsi Kaltim Puguh Harjanto mengapresiasi kegiatan DDP di Kabupaten Kukar. Ia berharap, keluaran (output) data yang dihasilkan dari inovasi DDP mampu memberikan kebermanfaatan, lebih khusus dalam rangka mendukung keberhasilan agenda pembangunan di wilayah Provinsi Kalimantan Timur.

“Dari informasi yang saya dapat, di antaranya langsung dari Pak Akmal Malik (PJ Gubernur Provinsi Kaltim: Red), DDP dapat mengukur kemiskinan secara rinci di desa-desa. Termasuk juga potensi stunting. Saya pikir hal demikian penting dan perlu didukung. Pada prinsipnya, kita ingin mengetahui dampak pembangunan terhadap kesejahteraan rakyat,” katanya.

Sementara itu, Sofyan Sjaf dalam uraian pengantarnya menuturkan, data adalah hal krusial dalam agenda pembangunan. Sebab, justifikasi program dan kegiatan yang digulirkan di setiap level pemerintahan dari mulai nasional hingga ke desa bagaimanapun berangkat dari data.

“Ketika data yang tersedia kurang komprehensif dan apalagi keliru, maka agenda pembangunan yang bergulir pun berpotensi ikut keliru. Implikasinya bukan hanya terhadap efektifitas dan efisiensi, tapi pada resiko kegagalan pembangunan,” tegasnya.

Ia melanjutkan, DDP ditujukan untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui inovasi DDP, imbuhnya, dapat diidentifikasi kondisi eksisting dari level terbawah, yaitu desa.

“Apalagi dalam konteks Kabupaten Kukar yang berdekatan dengan IKN. Ada harapan besar terjadi transformasi sosial-ekonomi yang signifikan. Namun, hal tersebut perlu dibuktikan dengan data komprehensif yang mampu menunjukkan kondisi eksisting secara presisi,” ujarnya.

Diketahui, inovasi DDP di Provinsi Kalimantan Timur hingga saat ini telah menyentuh dua Kabupaten. Sebelumnya, DDP terselenggara di seluruh Desa/Kelurahan di Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU). Di pertengahan 2024, giliran seluruh desa/kelurahan di Kabupaten Kukar ditargetkan mendapatkan inovasi DDP. (wid) editor : gsoewarno

Berita Terkait

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *